Universitas Merangin Gandeng Kementerian Hukum Jambi, Perkuat Perlindungan Kekayaan Intelektual hingga Pengabdian Masyarakat

Merangin, 9 Juli 2026 — Universitas Merangin memperkuat sinergi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang mencakup kerja sama di bidang pelayanan kekayaan intelektual, administrasi hukum umum, pembinaan hukum, pembentukan produk hukum daerah, serta pelaksanaan praktik kerja lapangan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Kesepakatan tersebut menjadi langkah strategis bagi kedua institusi dalam membangun kolaborasi yang tidak hanya berorientasi pada penguatan tata kelola hukum, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Penandatanganan MoU dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi Jonson Siagian, S.H., M.H., didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum Diana Yuli Astuti, S.H., M.H., Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Amat Djoemadi, S.H., M.H., serta jajaran Tim Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kementerian Hukum Jambi.

Sementara itu, Universitas Merangin diwakili oleh Wakil Rektor II Eko Wulandari, M.Pd., Kepala Biro Kepegawaian, Kemahasiswaan dan Alumni Syarif Lovedly, S.Psi., M.M., Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Janiko, S.Pd., M.Pd., serta Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Sri Utami, S.Pd., M.Pd.

Ruang lingkup kerja sama yang disepakati terbilang luas. Selain memperkuat pelayanan kekayaan intelektual bagi sivitas akademika, kedua belah pihak juga akan berkolaborasi dalam penyelenggaraan administrasi hukum umum, pembinaan hukum, penyusunan produk hukum daerah, hingga pelaksanaan praktik kerja lapangan bagi mahasiswa.

Tidak hanya itu, kerja sama juga diarahkan untuk memperluas kolaborasi dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian, hasil riset yang dikembangkan di lingkungan kampus diharapkan tidak berhenti sebagai karya akademik semata, tetapi mampu diimplementasikan dalam menjawab kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah.

Wakil Rektor II Universitas Merangin, Eko Wulandari, mengatakan kolaborasi tersebut merupakan bagian dari komitmen universitas untuk memperkuat hubungan antara dunia akademik dengan instansi pemerintah.

Menurutnya, perguruan tinggi memiliki peran penting dalam menghasilkan inovasi sekaligus menyiapkan sumber daya manusia yang memahami aspek hukum, tata kelola, dan perlindungan terhadap hasil karya intelektual.

“Melalui kerja sama ini kami berharap dosen dan mahasiswa memperoleh ruang yang lebih luas untuk belajar, berkarya, sekaligus mendapatkan pendampingan dalam perlindungan kekayaan intelektual. Sinergi seperti ini juga akan memperkuat pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi,” ujarnya.

Di sisi lain, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi Jonson Siagian menilai perguruan tinggi merupakan mitra strategis pemerintah dalam membangun budaya sadar hukum di tengah masyarakat.

Ia menyebut, banyak inovasi dan hasil penelitian yang lahir dari kampus memiliki nilai ekonomi maupun manfaat sosial sehingga perlu memperoleh perlindungan hukum melalui sistem kekayaan intelektual yang baik.

Melalui nota kesepahaman tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi berkomitmen memberikan dukungan, pendampingan, serta layanan yang dibutuhkan Universitas Merangin, baik dalam pengelolaan kekayaan intelektual maupun pengembangan program-program hukum yang berdampak bagi masyarakat.

Bagi Universitas Merangin, kerja sama ini menjadi salah satu langkah untuk memperluas jejaring kemitraan dengan pemerintah sekaligus memperkuat implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dalam waktu mendatang, nota kesepahaman tersebut akan ditindaklanjuti melalui berbagai program konkret yang melibatkan dosen, mahasiswa, serta para pemangku kepentingan lainnya sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

# Bagikan informasi ini kepada teman Anda